Jumat, 27 Maret 2015

makalah Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik




Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

http://unib.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Logo.png


OLEH
NAMA : YEYEN GUSTRIANA
NPM : C1C013029




PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2015


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan  kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan lancar.
Makalah ini merupakan bentuk tugas tentang sistem pengukuran kinerja sektor publik mata kuliah Akuntansi Sektor Publik sebagai salah satu penilaian terhadap  proses pembelajaran mata kuliah ASP prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Bengkulu.
Makalah ini membahas mengenai sistem pengukuran kinerja sektor publik , tujuan pengukuran sektor publik , indikator ukuran dan langkah-langkah dalam mengukur kinerja sektor publik Meski dalam penyusunan proposal ini, penulis telah berusaha dengan maksimal, namun penulis masih merasa memiliki kekurangan dalam makalah ini, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran pembaca makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.


Bengkulu,  Maret 2015


                                                                                        (  Penulis  )







DAFTAR ISI


BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................... 1
1.1  Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2  Rumusan masalah................................................................................................... 1
1.3  Tujuan Penulisan..................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................... 3
2.1  Pengukuran kinerja sektor publik ..........................................................................  3
2.2  Tujuan atau manfaat pengukuran kinerja sektor publik.......................................... 4
2.3 Indikator kinerja dan pengukuran value for money ..............................................  6
2.4  Langkah-langkah pengukuran kinerja sektor publik............................................... 10
BAB III PENUTUP................................................................................................... .13
3.1 Kesimpulan............................................................................................................. .13


BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur . Sebagaimana diatur dalam UU No.17/2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan keluaran (output) dan hasil (outcome)5 dari setiap kegiatan/program dengan jelas.
Dalam konsep penggunaan anggaran pemerintah, pengukuran kinerja juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya soal pembelanjaan uang publik melainkan juga apakah uang publik tersebut telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik.

1.2 Rumusan Masalah
  1. Bagaimana pengukuran kinerja sector publik?
  2. Apa tujuan pengukuran kinerja sector publik?
  3. Apa indicator ukuran dalam pengukuran kinerja sector publik?
  4. Apa saja langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sector publik?
1.3  Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah yang berjudul “Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik” adalah sebgai berikut :
  1. menjelaskan konsep pengukuran kinerja sector publik;
  2. mengerti dan memahami tujuan pengukuran kinerja sector public;
  3. dapat mengetahui indicator pengukuran kinerja sector publik;
  4. mempraktikan langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sector publik,


















BAB II
PEMBAHASAN
.
2.1 Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi
Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan   legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.
Pelayanan publik tersebut menjadi bottom line dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
 Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai Akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:121) dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” , bahwa: “Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud:
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksusdkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagan.”
Sedangkan yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2006:275) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, bahwa:
Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.”
Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja organisasi, dasar pengambilan keputusan yang masuk akal dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat penggguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
 Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah (do more with less). Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non- finansial.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif.

2.2 Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan tujuan yang jelas. Bila dilakukan secara berkesinambungan pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus akan mencapai keberhasilan yang perusahaan inginkan untuk kedepannya.
Menurut Mardiasmo (2004:122) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah :
“Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:
a. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (top down and bottom up).
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence.
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
e. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Publik. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.
Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:122) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, bahwa: “Manfaat pengukuran kinerja sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.”
Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:275) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar mengemukakan bahwa tujuan atau manfaat dari pengukuran kinerja
adalah bahwa: Manfaat atau tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi perusahaan.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Menungkap masalah yang terjadi.
Dengan demikian menurut kedua kutipan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan skema indikator kinerja perlu adanya artikulasi dari tujuan, visi, misi, sasaran dan hasil program yang dapat diukur dan jelas manfaatnya.
Karena akurasi keputusan dapat dihasilkan dengan dukungan informasi yang baik. Dengan adanya pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat yang pasti terhadap jalannya kinerja pemerintah.
2.3 Indikator Kinerja dan Pengukuran Value for Money
Indikator kunci atas kinerja sektor publik adalah hal mendasar dalam pengukuran kinerja sektor publik. Suatu indikator kunci atas kinerja sektor publik yang disediakan oleh agen sektor publik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut (Harun, 2009):
a. Relevan. Sebuah indikator kunci harus memiliki sebuah hubungan yang logis dengan keperluan pihak yang membutuhkan. Indikator yang ada harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh suatu agen sektor publik. Untuk menilai keseluruhan kinerja suatu agen publik maka dibutuhkan indikator kunci yang secara komprehensif menunjukkan aktivitas kunci dari agen publik tersebut.
b. Kepatutan. Indikator yang disediakan harus dapat menunjukkan kepada pemakai apakah suatu agen sektor publik telah melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menjadi kewajibannya dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini juga dapat mengungkapkankinerja relatif antara suatu agen publik tertentu dengan agen publik sejenis
lainnya.
c. Adanya sistem dokumentasi yang sistematis. Informasi indikator kinerja harus didokumentasikan secara sistematis yaitu: hubungan antara indikator dengan tujuan agen; adanya penjelasan yang mengungkapkan mengapa suatu indikator kinerja tertentu menjadi indikasi kunci atas kinerja suatu agen sektor publik; bagaimana hubungan output dengan outcome.
d. Valid dan terpercaya. Suatu indikator kunci akan dipercaya jika dapat dikuantitatifkan. Selain itu indikator tersebut harus tidak bias dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.
Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer (1995), syarat-syarat indikator yang ideal adalah sebagai berikut:
1.   Consitency. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indicator kinerja harus konsisten, baik antara periode waktu maupun antar unit-unit organisasi.
2.   Comparibility. Indikator kinerja harus mempunyai daya banding secara layak.
3.   Clarity. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah dipahami.
4.   Controllability. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikannya.
5.   Contingency. Perumusan indikator kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja.
6.   Comprehensiveness. Indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial.
7.   Boundedness. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi.
8.   Relevance. Berbagai penerapan membutuhkan indicator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu.
9.   Feasibility. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistik dan dapat dicapai.
Sementara itu, syarat indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah sebagai berikut:
1.   Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2.   Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitaitf, yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3.   Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4.  Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5.   Harus cukup flesibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6.    Efektif. Data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. 
istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:
·         Perencanaan dan pengendalian
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
·         Spesifikasi teknis dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standart penilaian.
  • Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja.
  • Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman ( reward & punishment ) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuma ( alat pembinaan )

  • Mekanisme sumber daya manusia      
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.
Value for Money
            Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja valuey for money yang dapat diukur dengan output dan input. Di mana semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi dan bersifat relatif. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi itu berjalan secara efektif. Sedangkan ekonomis hanya menekankan kepada input.
Manfaat implementasi konsep Value For Money pada organisasi sektor publik antara lain:
  1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
  2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
  3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan
  4. terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
  5. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
  6. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sabagai akar pelaksanaan Akuntabilitas Publik

Tiga Pokok Bahasan Dalam Indikator Value For Money
Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep value for money atau yang dikenal dengan 3E.
·         Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain ekonomi adalah prakti pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (spending less)
·         Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output  yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Indikator efisiensi, adalah suatu indikator yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suati unit organisasi ( misalnya : staff, upah, biaya administratif ) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluara ( yaitu : efisiensi dari proses internal )
·         Efektivitas, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Indikator efektivitas, adalah suati indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.
7.      Dari uraian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat terkait dengan yang lainnya, Ekonomi membahas input, efisiensi membahas input dan output, dan efektivitas membahas output dan outcome. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai contoh gambar dibawah ini.
2.4 Langkah-langkah Pengukuran kinerja sector publik
·         Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif, Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :
  1. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dilanggarkan oleh organisasi ?
  2. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan ?
  3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal ?
·         Pengukuran Efisiensi
Pengukuran Efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan Value for Money. Efisiensi diukur antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.



Rasio Efisiensi tidak hanya dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B. Unit A lebih efisien dibanding unit tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :
·         Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
·         Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
·         Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
·         Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah mata uang ataupun satuan fisik. Dalam pengukuran kinerja Value for Money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  1. Efisiensi alokasi
  2. Efisiensi teknis (manajerial)
·         Pengukuran Efektivitas
Pengukuran Efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuanya, maka oragnisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan, bisa juga dua kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
·         Pengukuran Outcome
Pengukuran OutcomeOutcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas outputdan dampak yang dihasilkan.
Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu:
a.   Peran retrospektif
Peran retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan terget di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.
b.   Peran prospektif
Terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis Retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yangbaik ( good management ). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.






BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik.
Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya.

 














Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Prestasi or Frustasi ?