Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik
OLEH
NAMA : YEYEN GUSTRIANA
NPM : C1C013029
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur
penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan
lancar.
Makalah ini
merupakan bentuk tugas tentang sistem pengukuran kinerja sektor publik mata kuliah Akuntansi
Sektor Publik sebagai salah satu penilaian terhadap proses pembelajaran
mata kuliah ASP prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri
Bengkulu.
Makalah ini membahas mengenai sistem pengukuran kinerja sektor publik , tujuan pengukuran sektor publik , indikator ukuran dan
langkah-langkah dalam mengukur kinerja sektor publik Meski dalam
penyusunan proposal ini, penulis telah berusaha dengan maksimal, namun penulis
masih merasa memiliki kekurangan dalam makalah ini, maka dari itu penulis
meminta kritik dan saran pembaca makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat
bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Bengkulu,
Maret 2015
( Penulis )
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2 Rumusan masalah................................................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan..................................................................................................... 2
BAB II
PEMBAHASAN...........................................................................................
3
2.1 Pengukuran kinerja sektor publik .......................................................................... 3
2.2 Tujuan atau manfaat pengukuran kinerja
sektor publik..........................................
4
2.3 Indikator kinerja dan pengukuran value for money .............................................. 6
2.4 Langkah-langkah pengukuran kinerja sektor publik...............................................
10
BAB III PENUTUP................................................................................................... .13
3.1 Kesimpulan............................................................................................................. .13
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur . Sebagaimana diatur dalam UU
No.17/2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan
Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan informasi tambahan mengenai kinerja
instansi pemerintah. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma penganggaran
pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan keluaran (output) dan
hasil (outcome)5 dari setiap kegiatan/program dengan jelas.
Dalam konsep penggunaan anggaran
pemerintah, pengukuran kinerja juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan
akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya soal pembelanjaan uang publik
melainkan juga apakah uang publik tersebut telah digunakan secara ekonomis,
efisien dan efektif.Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah
menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan
besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan
masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik
yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat
pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan
baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran
harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik.
1.2 Rumusan Masalah
- Bagaimana pengukuran kinerja sector publik?
- Apa tujuan pengukuran kinerja sector publik?
- Apa indicator ukuran dalam pengukuran kinerja sector publik?
- Apa saja langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sector publik?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan
makalah yang berjudul “Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik” adalah
sebgai berikut :
- menjelaskan konsep pengukuran kinerja sector publik;
- mengerti dan memahami tujuan pengukuran kinerja sector public;
- dapat mengetahui indicator pengukuran kinerja sector publik;
- mempraktikan langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sector publik,
BAB II
PEMBAHASAN
.
2.1 Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
strategic planning suatu organisasi
Pengukuran kinerja adalah alat untuk
menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik,
kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat
akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam
memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.
Pelayanan publik tersebut menjadi bottom
line dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik
digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk
menilai Akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu
sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu
strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran kinerja sektor publik
yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:121) dalam buku “Akuntansi Sektor Publik”
, bahwa: “Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga
maksud:
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki
kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksusdkan untuk dapat membantu
pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban
publik dan memperbaiki komunikasi kelembagan.”
Sedangkan yang dikemukakan oleh Indra
Bastian (2006:275) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, bahwa:
“Pengukuran
kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas.”
Dengan demikian, melalui pengukuran
kinerja organisasi, dasar pengambilan keputusan yang masuk akal dapat dikembangkan
dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Oleh pihak legislatif, ukuran
kinerja digunakan untuk kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang
dibebankan kepada masyarakat penggguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau
terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada
peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah (do more with less).
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator
tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan kinerja secara komprehensif.
Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik
lebih banyak intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup
untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan
ukuran kinerja non- finansial.
Pengukuran kinerja
sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam
pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan
menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan
menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien,
dan efektif.
2.2 Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja merupakan salah
satu alat pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik
diperlukan tujuan yang jelas. Bila dilakukan secara berkesinambungan pengukuran
kinerja akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus
akan mencapai keberhasilan yang perusahaan inginkan untuk kedepannya.
Menurut Mardiasmo (2004:122) dalam bukunya
Akuntansi Sektor Publik bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah :
“Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:
a. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (top down
and bottom up).
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara
berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah
dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence.
d. Sebagai alat
untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan
kolektif yang rasional.
e. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik. Pengukuran kinerja
merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Publik.
Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja manajerial dicapai,
seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainya yang menjadi
dasar penilaian akuntabilitas.
Kinerja tersebut harus diukur dan
dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.Setelah tujuan pengukuran kinerja
dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu seperti yang dikemukakan
oleh Mardiasmo (2004:122) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, bahwa: “Manfaat
pengukuran kinerja sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen.
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya
dengan target kinerja serta serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
kinerja.
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif
atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah
disepakati.
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah
terpenuhi
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.”
Sedangkan menurut Indra Bastian
(2006:275) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar mengemukakan
bahwa tujuan atau manfaat dari pengukuran kinerja
adalah bahwa: “Manfaat atau tujuan pengukuran kinerja adalah
sebagai berikut:
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya
dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja
yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah
disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam
upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi perusahaan.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.
9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Menungkap masalah yang terjadi.
Dengan demikian menurut kedua
kutipan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan skema indikator kinerja
perlu adanya artikulasi dari tujuan, visi, misi, sasaran dan hasil program yang
dapat diukur dan jelas manfaatnya.
Karena akurasi keputusan dapat
dihasilkan dengan dukungan informasi yang baik. Dengan adanya pengukuran
kinerja sektor publik memberikan manfaat yang pasti terhadap jalannya kinerja
pemerintah.
2.3 Indikator Kinerja dan Pengukuran Value for
Money
Indikator kunci atas kinerja sektor
publik adalah hal mendasar dalam pengukuran kinerja sektor publik. Suatu
indikator kunci atas kinerja sektor publik yang disediakan oleh agen sektor
publik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut (Harun, 2009):
a. Relevan. Sebuah indikator kunci harus memiliki sebuah
hubungan yang logis dengan keperluan pihak yang membutuhkan. Indikator yang ada
harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh
suatu agen sektor publik. Untuk menilai keseluruhan kinerja suatu agen publik
maka dibutuhkan indikator kunci yang secara komprehensif menunjukkan aktivitas
kunci dari agen publik tersebut.
b. Kepatutan. Indikator yang disediakan harus dapat
menunjukkan kepada pemakai apakah suatu agen sektor publik telah melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu yang menjadi kewajibannya dalam usaha mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Indikator ini juga dapat mengungkapkankinerja relatif
antara suatu agen publik tertentu dengan agen publik sejenis
lainnya.
c. Adanya sistem dokumentasi yang sistematis. Informasi
indikator kinerja harus didokumentasikan secara sistematis yaitu: hubungan
antara indikator dengan tujuan agen; adanya penjelasan yang mengungkapkan
mengapa suatu indikator kinerja tertentu menjadi indikasi kunci atas kinerja
suatu agen sektor publik; bagaimana hubungan output dengan outcome.
d. Valid dan terpercaya. Suatu indikator kunci akan
dipercaya jika dapat dikuantitatifkan. Selain itu indikator tersebut harus
tidak bias dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.
Indikator kinerja bisa
berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk
terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer (1995), syarat-syarat
indikator yang ideal adalah sebagai berikut:
1. Consitency.
Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indicator kinerja harus
konsisten, baik antara periode waktu maupun antar unit-unit organisasi.
2. Comparibility.
Indikator kinerja harus mempunyai daya banding secara layak.
3. Clarity.
Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah
dipahami.
4. Controllability.
Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area
yang dapat dikendalikannya.
5. Contingency.
Perumusan indikator kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan
internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan
kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan
indikator kinerja.
6. Comprehensiveness.
Indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup
penting untuk pembuatan keputusan manajerial.
7. Boundedness.
Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan
keberhasilan organisasi.
8. Relevance.
Berbagai penerapan membutuhkan indicator spesifik sehingga relevan untuk
kondisi dan kebutuhan tertentu.
9. Feasibility.
Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus
merupakan harapan yang realistik dan dapat dicapai.
Sementara itu, syarat
indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah sebagai berikut:
1.
Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan
kesalahan interpretasi.
2. Dapat
diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitaitf,
yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan,
indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat
dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan,
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5. Harus
cukup flesibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan
dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif.
Data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat
dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.
istilah “ukuran
kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”.
Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Sedangkan
indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu
hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat
mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja
sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja
tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:
·
Perencanaan dan
pengendalian
Sistem perencanaan dan
pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa
tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian
organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada
spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
·
Spesifikasi teknis dan
standardisasi
Kinerja suatu kegiatan,
program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis tersebut
dijadikan sebagai standart penilaian.
- Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan
jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka
diperlukan personel yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja.
- Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi
terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman ( reward &
punishment ) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar
terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value
for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan
penghargaan dan hukuma ( alat pembinaan )
- Mekanisme sumber daya manusia
Pemerintah perlu
menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki
kinerja personal dan organisasi.
Value for Money
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas.
Ekonomi adalah
pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang
dinyatakan dalam satuan moneter.
Efisiensi adalah
pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu.
Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas adalah
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara
sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Efisiensi merupakan
salah satu bagian indikator kinerja valuey for money yang dapat diukur dengan
output dan input. Di mana semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien
suatu organisasi dan bersifat relatif. Efektivitas adalah keberhasilan dalam
mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka
organisasi itu berjalan secara efektif. Sedangkan ekonomis hanya menekankan
kepada input.
Manfaat
implementasi konsep Value For Money pada organisasi sektor publik antara
lain:
- Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
- Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan
- terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
- Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
- Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sabagai akar pelaksanaan Akuntabilitas Publik
Tiga Pokok Bahasan Dalam Indikator Value
For Money
Berikut
ini akan dijelaskan mengenai konsep value for money atau yang
dikenal dengan 3E.
·
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan
masukan (cost of input). Dengan kata lain ekonomi adalah prakti
pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga
terbaik yang memungkinkan (spending less)
·
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep
produktivitas. Pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara output yang dihasilkan terhadap input yang
digunakan (cost of output). Indikator efisiensi, adalah suatu
indikator yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suati
unit organisasi ( misalnya : staff, upah, biaya administratif ) dan keluaran
yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi
masukan menjadi keluara ( yaitu : efisiensi dari proses internal )
·
Efektivitas, pada dasarnya berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan. Indikator efektivitas, adalah suati
indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari
keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.
7.
Dari uraian diatas, maka dapat kita simpulkan
bahwa ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat
terkait dengan yang lainnya, Ekonomi membahas input, efisiensi membahas input
dan output, dan efektivitas membahas output dan outcome.
Hubungan ini dapat digambarkan sebagai contoh gambar dibawah ini.
2.4 Langkah-langkah
Pengukuran kinerja sector publik
·
Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya
memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya
mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif,
Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :
- Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dilanggarkan oleh organisasi ?
- Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan ?
- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal ?
·
Pengukuran Efisiensi
Pengukuran
Efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan Value
for Money. Efisiensi diukur antara output dengan input. Semakin
besar output dibanding input, maka semakin tinggi
tingkat efisiensi suatu organisasi.
Rasio Efisiensi tidak hanya
dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah
lebih efisien dibanding unit B. Unit A lebih efisien dibanding unit tahun lalu,
dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan
masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :
·
Meningkatkan output pada
tingkat input yang sama.
·
Meningkatkan output dalam
proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
·
Menurunkan input pada
tingkatan output yang sama.
·
Menurunkan input dalam
proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Penyebut atau input sekunder
seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat
diukur baik dalam jumlah mata uang ataupun satuan fisik. Dalam pengukuran
kinerja Value for Money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- Efisiensi alokasi
- Efisiensi teknis (manajerial)
·
Pengukuran Efektivitas
Pengukuran Efektivitas.
Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuanya, maka oragnisasi
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa
efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan
untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah
dianggarkan, bisa juga dua kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan.
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
·
Pengukuran Outcome
Pengukuran Outcome. Outcome adalah
dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome lebih
tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil
tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur
kualitas outputdan dampak yang dihasilkan.
Pengukuran outcome memiliki
dua peran, yaitu:
a. Peran
retrospektif
Peran retrospektif,
terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif memberikan
bukti terhadap realisasi yang baik (good management). Bukti tersebut
dapat menjadi dasar untuk menetapkan terget di masa yang akan datang dan
mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga digunakan
untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program atau proyek yang
perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk
melaksanakan program tersebut.
b. Peran
prospektif
Terkait dengan
perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif,
pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan
alokasi sumber daya publik. Analisis Retrospektif memberikan bukti terhadap
praktik yangbaik ( good management ). Bukti tersebut dapat
menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong
untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan
untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu
dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program
tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat
ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah
satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme
reward dan punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk
membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya
dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas
publik.
Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money.
Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output dan outcome. Tujuan
pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi
sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal,
serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar